Koalisi dengan Gerindra, Demokrat siap jadi cawapres Prabowo?

Mendekati Pemilu 2014, Partai Demokrat mulai melakukan penjajakan dengan partai-partai lain. Salah satunya dengan partai yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah, Partai Gerindra.

"Sekarang penjajakan pasti dilakukan. Tidak menutup kemungkinan berkoalisi juga dengan Gerindra," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf dalam jumpa pers mengenai Kaleidoskop 2013 bersama Pimpinan Fraksi Partai Demokrat, Kamis (26/12).

Saat ditanyakan, apakah Demokrat siap menyandingkan calon presidennya dengan Gerindra, Nurhayati mengatakan, partai menunggu hasil pemilihan legislatif. Termasuk apakah wakil Demokrat siap ditempatkan hanya sebagai calon wakil presiden?

"Nanti habis pileg. Saya kira nunggu habis pileg," ujar dia.

Pada Selasa (24/12) kemarin, ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo bertemu dengan SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat di kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan tersebut tentunya bukan pertemuan biasa. Sebab, jika dua elite partai bertemu tentunya memiliki agenda politik tertentu. Apalagi pertemuan di kantor Presiden kali ini merupakan yang kedua setelah pertemuan pertama di kantor Presiden digelar pada Senin (11/3) lalu.

"Tadi saya diterima Bapak Presiden sebagaimana saudara ketahui, secara berkala memang sudah beberapa saat beberapa kali menghadap presiden," ujar Prabowo, Selasa, (24/12).

Prabowo mengakui dalam pertemuan itu dibicarakan soal soal kondisi politik dan tukar pandangan. "Kita tukar pandangan, saya berkonsultasi kepada beliau tentang ekonomi, perkembangan politik, kita tukar menukar pandangan," ujar Prabowo.

merdeka

Ruhut: Demokrat bisa saja koalisi dengan Gerindra

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan partainya tidak menutup koalisi dengan siapa saja, itu termasuk dengan partai oposisi sekalipun. Salah satu contohnya, lanjut Ruhut, seperti yang dilakukan SBY saat bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto .

"Politik itu last minute, apalagi Gerindra  tidak menutup kemungkinan untuk koalisi," kata Ruhut saat jumpa pers mengenai Kaleidoskop 2013 bersama Pimpinan Fraksi Partai Domokrat, di Restoran Pulau Dua, Kamis (26/12).

Ruhut menambahkan, sebagai seorang negarawan, siapapun harus dihormati. Itu termasuk oposisi.

"Kalau kaitan SBY dan Prabowo, saya selalu diingatkan beliau ( SBY), jaga kualitas komunikasi saya dengan Pak Prabowo."

Pada Selasa (24/12) kemarin, ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menggelar pertemuan dengan SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat di kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan tersebut tentunya bukan pertemuan biasa. Sebab, jika dua elite partai bertemu tentunya memiliki agenda politik tertentu. Apalagi pertemuan di kantor Presiden kali ini merupakan yang kedua setelah pertemuan pertama di kantor Presiden digelar pada Senin (11/3) lalu.

"Tadi saya diterima Bapak Presiden sebagaimana saudara ketahui, secara berkala memang sudah beberapa saat beberapa kali menghadap presiden," ujar Prabowo, Selasa, (24/12).

Prabowo mengakui dalam pertemuan itu dibicarakan soal soal kondisi politik dan tukar pandangan. "Kita tukar pandangan, saya berkonsultasi kepada beliau tentang ekonomi, perkembangan politik, kita tukar menukar pandangan," ujar Prabowo.

merdeka

Pramono Anung: Korupsi di Indonesia parah dan melanggar HAM

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku prihatin dengan menjamurnya korupsi yang terjadi di negeri ini. Hal ini diungkapkannya terkait Hari Anti korupsi yang jatuh pada hari ini.

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan dari parlemen dunia atau GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption). Kita melihat dari waktu ke waktu korupsi tidak menurun, justru meningkat," ujar Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12).

Pramono mengatakan, korupsi sudah menjadi trias koruptika. Persoalan korupsi di tanah air menurutnya sudah sangat mengkhawatirkan.

"Indonesian Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) National Chapter mendukung sepenuhnya langkah para anggota parlemen dunia yang mendesak dunia internasional mengaitkan grand corruption sebagai kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan HAM," kata Pramono.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan serius dan memiliki dampak negatif yang sangat besar, baik dari segi material atau pun psikis terhadap masyarakat.

"Sekaligus melanggar HAM secara universal. Dengan mengaitkannya sebagai kejahatan kemanusiaan dan HAM, maka jurisdiksi pelanggarannya tidak lagi berada di ranah nasional, tetapi dapat merembet di tingkat internasional," pungkasnya.

merdeka

Kata polwan cantik maraknya foto polisi bugil

Korps Bhayangkara geger dengan beredarnya foto bugil anggota Polri, tak hanya foto polisi wanita, polisi pria pun sudah menyebar di dunia maya. Yang menghebohkan, foto tanpa busana Sespri istri Kapolda Lampung, Briptu RS menyebar di dunia maya karena mantan pacarnya sakit hati kepada RS.

Polwan cantik Briptu Eka Frestya pun angkat bicara, dia prihatin dengan kejadian yang menimpa RS. Eka menduga RS itu merupakan seniornya di bintara Polri, karena dia belum mendapat konfirmasi langsung.

"Sebagai sesama wanita, aku ikut sedih buat Mba RS. Menurut aku, dia hanya korban," ujar Eka saat, Jumat (1/11).

Eka mengatakan, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dia mengimbau kepada wanita khususnya, untuk mempergunakan smartphone sesuai dengan fungsinya.

"Mudah-mudahan RS diberi kesabaran. Ke depannya, mungkin lebih hati-hati lagi menggunakan smartphone," jelas dia.

Namun, terkait beredarnya foto Kapolsek di Wonogiri, Eka tak mau berkomentar. "Kalau itu, saya no comment saja ya," tutup Eka. (*)

merdeka

PDIP: SBY harus akui kegagalannya memimpin

Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai tingkat ketidakpuasan publik terhadap empat tahun pemerintahan SBY-Boediono sudah bisa ditebak. Persentase ketidakpuasan yang mencapai 57,3 persen, menurut Hasto, membahayakan sistem tata negara.

"Data ini mengkhawatirkan, kinerja pemerintah stagnan dan tidak ada harapan. Ini membahayakan sistem

Hal ini disampaikan dalam diskusi rilis hasil survei Pol-Tracking Institusi yang tajuk Evaluasi 4 Tahun SBY Budiono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR di Morrisey Serviced Apartment & Hotel, Lecture Room, Jalan. KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/10).

Hasto menambahkan, dari hasil survei ini, pemerintah gagal memanfaatkan dukungan dari DPR. Menurut Hasto, masalah kepemimpinan SBY yang selalu bermasalah dalam hal pengambilan keputusan yang tidak seirama dan perbuatan. Selain itu Hasto meminta agar SBY mengakui kegagalannya.

"Presiden SBY sebaiknya mengakui kekurangannya dan bilang kondisi kepemimpinan jelang pemilu 2014 ini dalam keadaan kritis. Sisa setahun untuk memperbaiki tidak akan terkejar," ujar Hasto.

Menanggapi hal itu Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, partainya akan menjadikan hasil survei itu sebagai masukan berarti untuk perbaikan. Didi juga mengakui beberapa program pemerintah kurang dalam hal sosialisasi.

"Media jarang memberitakan positif tentang keberhasilan pemerintah. Berbeda dengan partai lain yang menguasai media. Namun harus kami akui, beberapa program pemerintah memang sosialisasi. Banyak juga program yang sukses seperti PNPM Mandiri yang manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Didi membalas tudingan.

Tak mau hanya sebatas itu, Didi juga membeberkan, masa buruk saat dipimpin Megawati dengan PDIP. Menurut Didi, jumlah kerugian negara jumlahnya tidak sedikit saat PDIP berkuasa.

"Silakan hitung berapa BUMN yang dijual saat itu. Terus pada 2001-2004 Megawati juga menjabat sebagai Ketua Umum dan menjabat Presiden. Itu dualisme juga kan. Ini tidak mengungkit, dobel jabatan di partai dan pemerintahan sudah biasa di negara-negara lain, tinggal bagaimana memenajemennya," ujar Didi.

Belum selesai bicara, Hasto kembali berkomentar, alasan Partai Demokrat tidak banyak diberitakan media hanya alasan. Sambil membuka slide persentasinya, Hasto menunjukkan peta pemberitaan media untuk Partai Demokrat dan pemerintah dalam bentuk warna biru di setiap provinsi di Indonesia.

"Jangan lagi alasannya media tidak memberitakan. Data pemberitaan ini, bentuknya real time, jadi tidal alasan jika menyalahkan media," ujar Hasto yang tidak menyebutkan dengan detail persentase jumlah pemberitaan untuk Partai Demokrat. Hasto juga menyindir Presiden SBY yang menggunakan twitter dan media lainnya yang juga diberitakan oleh media.

Seperti tak mau kalah argumen, Didi juga mengutarakan keburukan-keburukan saat masa pemerintahan Megawati yang kemudian menjadi beban pemerintahan SBY. "Hilangnya Alm Munir itu zaman Mega dan itu jadi beban pemerintah berikutnya dan itu sulit diungkap," kata Didi membalas.

Tak sempat menjelaskan akan hal itu, Hasta langsung menengahi perdebatan itu. Dalam menengahi, Hasta menjelaskan survei yang dilakukan lembaganya hanya merekam persepsi publik dan sekaligus masukan untuk pemerintah.

Hasta menilai, hilangnya gaung pemerintah dan programnya juga akibat tidak berperannya komunikasi politik oleh SBY. Berbeda pada zaman saat bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

"Dalam empat tahun terakhir ini, Presiden SBY kehilangan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan publik dan media, seperti Jusuf Kalla dan Jubir Andi Mallarangeng yang sebelumnya bisa mengkomunikasikan masalah yang ada," ujar Hasta.(*)

tata negara. Presiden SBY punya pengalaman memerintah pada periode sebelumnya dan punya suara hampir setengahnya di DPR, kenapa kinerjanya menurun," kata Hasto.

merdeka

Pengelolaan ekonomi buruk masalah terbesar SBY-Boediono

Pemerintahan SBY-Boediono setelah 4 tahun berjalan mendapat reaksi tidak puas dari masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat itu terekam dalam survei yang dirilis Pol-Tracking Institute.

Hasil survei itu menyebutkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan SBY selama ini mencapai 5,51 persen tidak puas. Sebanyak 40,5 persen puas, dan sisanya 8 persen menjawab tidak tahu.

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, tingkat ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintahan SBY-Boediono tertinggi pada bidang ekonomi, dengan persentase 70,9 persen. Kemudian diikuti secara berturut-turut bidang hukum, keamanan, kesehatan, dan bidang pendidikan. 

"Ketidakpuasan pada bidang ekonomi mencapai 70,9 persen, bidang hukum 57,7 persen, bidang keamanan, 45,8 persen, kesehatan 43,4 persen, dan bidang pendidikan," kata Hanta.

Hal ini disampaikan dalam laporan survei bertajuk 'Evaluasi 4 Tahun SBY Budiono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR' di Morrisey Serviced Apartment & Hotel, Lecture Room, Jalan. KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Bidang ekonomi yang menjadi keluhan masyarakat terhadap pemerintah, menurut Hasta adalah hal yang wajar, karena saat survei dilakukan pada pertengahan September hingga akhir, beberapa harga pangan mengalami kenaikan harga.

"Bulan September itu kan ada kenaikan harga cabe, bawang putih, terus daging, kemudian beberapa bahan pangan yang menghilang di pasaran. Wajar jika publik kecewa dengan tata kelola ekonomi pemerintah," ujar Hasta.

Hasta menjelaskan, survei yang dilakukan lembaganya hanya merekam persepsi publik. Dia menilai, dengan hasil ini, sekiranya pemerintahan SBY-Boediono segera memperbaiki kinerja menjelang satu tahun berakhirnya pemerintahannya.

"Rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menjadi ujian berat bagi SBY-Boediono menjelang Pemilu 2014. Di mana para menteri dari partai politik akan terpecah fokus mengedepankan tugas pemerintahan atau mementingkan kemenangan partai. Ini berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan dalam kementerian. Selain itu, mengutanya dualisme loyalitas dari kalangan menteri yang berasal dari unsur partai akan menjadi ujian berat bagi SBY-Boediono dalam sisa satu tahun kepemimpinannya," ujar Hasta.

Survei Pol-Tracking Instititute dilakukan dengan serempak di 33 provinsi, dengan 2010 sampel dan tingkat kesalahan kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan penarikan sampel mennggunakan multi-stage random sampling. Pengambilan data dengan wawacara tatap muka dengan kuiseoner yang dilakukan pada 13-23 September 2013.(*)

merdeka

4 Tahun SBY-Boediono, rakyat merasa kebutuhan pokok mahal

Tepat 4 tahun setelah SBY-Boediono menjabat sebagai kepala pemerintahan, justru harga kebutuhan pokok menjadi keluhan masyarakat hingga Oktober 2013. Melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok ini, menjadi puncak kekecewaan warga, persentasenya mencapai 57,3 persen.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda dalam rilis survei yang tajuk 'Evaluasi 4 Tahun SBY Budiono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR' di Morrisey Serviced Apartment & Hotel, Lecture Room, Jalan KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/10).

"Mahalnya harga kebutuhan pokok ini terjadi sebagai imbas dari ketidakjelasan kenaikan harga BBM, meski berlaku efektifnya 23 Juni 2013. Selain itu krisis ekonomi dunia yang belum berakhir juga mempengaruhi pasar dan perekonomian nasional," kata Hanta menerangkan.

Hanta menilai, saat survei dilakukan pertengan bulan lalu, publik masih ingat dengan naiknya harga bawang, cabe, dan hilangnya daging di pasaran. Bagi masyarakat, menurut Hanta, hal-hal itu adalah kebutuhan pokok yang biasa mudah mereka dapatkan. Namun tiba-tiba mahal dan menghilang di pasaran.

Dari efek kenaikan bahan pokok itu, menurut Hanta, hal itu berimbas pada sulitnya mencari pekerjaan, menurunnya daya beli masyarakat, dan sulitnya masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

"Masalah paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini akibat kenaikan harga kebutuhan pokok adalah, responden yang mengaku kesulitan mencari pekerjaan sebanyak 12, 7 persen, biaya pendidikan yang mahal sebanyak 10,4 persen, mahalnya biaya berobat 5,4 persen, naiknya ongkos transportasi dan fasilitas publik lainnya 3,3 persen, lainnya 4,5 persen, dan responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 5,4 persen," ujar Hanta.

Menurut Hanta, survei Pol-Tracking Instititute dilakukan dengan serempak di 33 provinsi, dengan 2010 sampel dan tingkat kesalahan kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan penarikan sampel mennggunakan multi-stage random sampling. Pengambilan data dengan wawacara tatap muka dengan kuiseoner yang dilakukan pada 13-23 September 2013.

merdeka

Sidak ke Kantor Wali Kota Jaktim, Jokowi Mengamuk dan Lempar Bundelan Data

Amarah Gubernur DKI Joko Widodo memuncak saat ia mengunjungi Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Jumat (18/10/2013) siang. Sebundel data yang dia pegang dilempar ke salah satu meja pejabat itu hingga mengagetkan semua yang ada di ruangan.

Kejadian bermula saat Jokowi datang ke kantor itu sekitar pukul 12.45. Jokowi, ditemani Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto, langsung meninjau loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di lantai dasar. Di sana, Jokowi bertanya kepada petugas loket tentang bagaimana jika warga ingin mengurus tanda daftar perusahaan.

"Kalau saya misalnya masyarakat, saya gimana nih, datang terus ngapain?" tanya Jokowi. "Ngurusnya di sini Pak, terus diverifikasi di atas Pak, di Kepala Suku Dinasnya," jawab petugas.

Usai mendapat sedikit penjelasan, Jokowi pun melangkahkan kakinya ke lantai yang dimaksud sang petugas loket. Sempat terjadi perdebatan antara PNS Wali Kota Jakarta Timur yang hadir, apakah lantai yang dimaksud adalah lantai tiga atau lantai empat.

Usai dipastikan bahwa urusan itu ada di lantai tiga, Jokowi pun beranjak pergi. Rupanya, di lantai yang dimaksud suasana tampak sepi. Hanya tampak sekitar enam atau tujuh orang PNS yang tersebar di ruangan luas itu.

Satu orang di antaranya tampak tengah bermain game di komputer. Namun, Jokowi tak melihatnya. Dia fokus ke meja yang semula dituju.

Di meja yang berada di kanan ruangan, Jokowi tak mendapati seorang pun berada di sana. Meja Kasudin KUKMP Jakarta Timur Johan Afandi tampak sepi. Chusnul Chotimah, Kepala PTSP yang turut mendampingi sang Gubernur, tampak gelisah. Ia menginstruksikan anak buahnya untuk memanggil, baik sang Kasudin maupun staf lainnya.

"Cepat panggil orang-orang ini semuanya," ujar Chusnul. "Ini komputer kok enggak nyala, password-nya apa ini, ayo dong cepat-cepat," ujar Chusnul terlihat panik menginstruksikan anak buah yang tampak sibuk.

Di antara kerumunan PNS yang ada di ruangan itu, salah seorang PNS tampak menelepon orang yang seharusnya berada di meja tersebut. "Cepetan naik ke atas, Pak Jokowi datang," ujarnya dengan nada pelan.

Bernada setengah berbisik, Jokowi berpesan kepada salah satu stafnya. "Mas, catat nama orang-orang ini," ujar Jokowi.

Sekitar lima menit menunggu, orang yang dimaksud tak kunjung datang. Jokowi yang masih memegang sebundel data TDP beranjak pergi tanpa mengatakan sesuatu apa pun. Sebundel data itu dilemparkan begitu saja ke salah satu meja di ruangan itu hingga menimbulkan bunyi keras, brakk!

Semua orang yang ada di dalam ruangan pun tak bersuara melihat Jokowi marah. Seusai melempar sebundel data, Jokowi didampingi beberapa ajudannya berjalan cepat meninggalkan ruangan. Tak ada salam perpisahan dengan PNS di Kantor Wali Kota tersebut, Jokowi langsung berjalan ke mobil dinasnya dan masuk sambil membanting pintu mobilnya.

Para PNS hanya bisa melongo atas perilaku sang Gubernur yang lain dari biasa. "Ya ampun, buka kaca aja enggak," ujar salah satu PNS yang melihat aksi Jokowi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Jokowi tak memberikan pernyataan kepada media atas kondisi yang dialaminya. Ia diketahui beranjak ke Balaikota, Jakarta Pusat. (*)

tribunnews

PDIP: Ada skenario duetkan Mega-Jokowi

Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tengah fokus membuat skenario calon presiden dan wakil presiden. Dari skenario tersebut nama Joko Widodo (Jokowi) telah masuk dalam daftar.

"Jadi ada skenario Mega-Jokowi atau Jokowi dengan yang lainnya. Dalam rakernas lalu juga dibahas masalah itu," ujar Hasto di restoran Doubel Bay, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Hasto menambahkan, dalam skenario tersebut nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga dimasukkan sebagai cawapres. Selanjutnya, hasil skenario tersebut diberikan ke Ketua Umum PDIP Megawati.

"Nanti untuk dicermati dengan agenda-agenda politik ke depannya," tuturnya.

Menanggapi isu bila Jokowi yang akan dicapreskan, Hasto mengatakan PDIP masih menunggu momen yang tepat untuk penetapan. Hasto menilai partai telah belajar bagaimana menetapkan capres dari pemilu-pemilu sebelumnya.

"PDIP punya pengalaman penetapan capres lima tahun sebelum Pemilu 2004 di kongres. Pemilu 2009, 2,5 tahun sebelum pemilu sudah ditetapkan. Jadi sekarang kita lihat polemik apakah dua minggu atau sebelum Pileg. Itu yang kita lihat dalam internal partai," katanya. (*)

merdeka

Internal PDIP mulai cari cawapres pendamping Jokowi

PDI Perjuangan (PDIP) telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir jelang perhelatan Pemilu 2014 pekan lalu. Dalam acara tersebut, muncul tiga nama yang diusulkan internal untuk disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) sebagai cawapres di Pilpres tahun depan.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, sejumlah nama mendapatkan perhatian PDIP untuk diusung sebagai cawapres Jokowi di pilpres. Namun nama-nama itu, tegas dia, baru sebatas wacana dan usulan dari kader internal.

"Kalau di dalam internal partai ada 3 nama itu kebetulan nama depannya P semua, yaitu mbak Puan Maharani, Pak Pramono Anung dan Prananda Prabowo," jelas Hendrawan saat dihubungi, Jumat (13/9).

Menurut dia, dalam Rakernas banyak beredar nama yang disebutkan untuk mendampingi Jokowi di pemilu tahun depan. Nama-nama itu, lanjut dia, lebih dari enam nama, 3 internal dan 5 dari eksternal partai.

"Jadi itu sebagian nama-nama yang menjadi pembicaraan dalam Rakernas di antara delegasi yang datang itu. Sebetulnya nama-namanya lebih dari 6 nama itu," imbuhnya.

Sementara dari eksternal, tambah dia, disebutkan bahwa Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD dan Prabowo Subianto, Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa juga digadang-gadang cocok untuk mendampingiJokowi. Namun, kata dia, sampai saat ini, PDIP belum menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung dalam Pilpres mendatang.

"Terus kalau yang di luar itu ada Pak Prabowo ada Mahfud MD ada Pramono Edhie Wibowo, ada juga yang menyebut nama Jusuf Kalla ada juga Hatta Rajasa," lanjut dia.

"Tetapi kan sekali lagi itu sifatnya masih sangat sementara. Jadi itu wajar saja siapapun yang jadi politisi kan mulai menerka-nerka siapa pasangannya. Kalau capresnya bukan Jokowi siapa, kan semuanya masih menerka-nerka," imbuhnya. (*)

merdeka

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Temani Gubernur DKI Jokowi Nonton Konser Metallica Malam Ini

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menyaksikan konser Metallica di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (25/8/2013), bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, calon gubernur Jawa Timur Bambang DH, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dan mantan calon Wakil Gubernur Jawa Barat Teten Masduki.

"Mereka sudah saling kontak seminggu yang lalu. Semoga jadwalnya pas sehingga rencana itu bisa lancar,” kata Tunggal, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga akan menonton konser malam ini.

Kecuali Bambang DH, semua nama yang disebut Tunggal sudah memastikan akan hadir di SUGBK. Bambang DH rencananya masih melakukan pembersihan atribut kampanye pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Namun, kata Tunggal, Bambang kemungkinan hadir setelah kegiatan itu selesai digelar. Semua orang yang disebut Tunggal itu akan menuju sebuah hotel yang tidak jauh dari SUGBK. “Sekitar pukul 18.00, mereka akan merapat ke stadion,” kata Tunggal.

Sama halnya dengan Jokowi, orang yang disebut teman-teman Jokowi itu berada di kelas festival. Menurut Tunggal, mereka sebenarnya disatukan oleh kegemaran yang sama, menonton musik rock. Lantas bagaimana bisa berkomunikasi dengan Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh yang juga pejuang Gerakan Aceh Merdeka. Tunggal mengaku, keduanya dihubungkan oleh orang-orang di sekelilingnya.

“Kebetulan kami sesama aktivis dulu, tidak sulit berkomunikasi karena memang sudah saling kenal,” kata Tunggal. Belum jelas Jokowi dan rekannya akan masuk melalui pintu mana. Saat ini Jokowi masih berada di rumah dinas di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Kompas

Pembekalan Caleg Hanura, Hary Tanoe kecewa banyak yang bolos

Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo memberikan pembekalan terhadap caleg-caleg daerah pemilihan Jakarta dalam menarik simpati warga menjelang pemilu 2014. Dalam kesempatan ini, dari total 106 caleg DPRD Jakarta, tidak semuanya hadir.

Saat Hary Tanoe memberikan sambutan, dirinya menanyakan berapa caleg yang hadir dalam pembekalan ini. Hary Tanoe terlihat kecewa karena tidak semua caleg datang.

"Dari 106 caleg, 70-80 yang hadir. Berarti cukup besar, hampir 30 persen yang tidak hadir," kata Hary di depan puluhan caleg Partai Hanura di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (19/8).

Kemudian, Hary Tanoe meminta pengurus partai untuk menandai siapa saja yang tidak hadir dalam pembekalan caleg ini.

"Tolong dicatat pengurus nama-nama yang tidak hadir karena kita harus serius," tegas bos MNC ini.

Oleh karena itu, pihaknya bakal melakukan evaluasi karena Pemilu 2014 mendatang dinilainya lebih dinamis dibanding pemilu sebelumnya.

"Kehadiran para caleg sangat penting. Karena ini masalah tidak sepele, kita mau menang harus ada syaratnya, kita harus mengikuti prosesnya," jelasnya.

Untuk memenangkan Pemilu 2014, Hary menjelaskan bahwa partainya telah membentuk tim yang tergabung dalam Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) Partai Hanura. Yang mana dirinya menjadi Ketua Bapilu.

"Bapilu dibentuk tujuannya hanya untuk memenangkan Pemilu 2014. Dalam pengurusannya, adalah Bapilu ada DPP, Wakil Ketua Arya Simulingga, Subagyo, Ketua Bidang IT, Raka, Wijaya selaku ketua bidang Kampanye dan penggalangan," terang Hary Tanoe.

merdeka

Kasus penembakan polisi marak, rakyat diminta dukung polisi

Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika 

Kasus penembakan terhadap anggota polisi semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Teranyar, dua anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang bertugas.

Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengatakan, kasus penembakan terhadap anggota korps bhayangkara perlu penanganan serius. Selain itu, Pasek juga meminta masyarakat mendukung penuh kerja kepolisian dalam menumpas aksi terorisme.

"Polisi telah berhasil menumpas pidana teroris sehingga ada dendam khusus dari mereka yang rencananya digagalkan (Densus 88). Dan rakyat harus mendukung kepolisian. Termasuk negara dan TNI harus mendukung polisi karena ini sudah simbol negara," kata Pasek, Senin (19/8).

Kasus penembakan ini, dia melanjutkan, sudah membuat resah masyarakat dan anggota kepolisian. Kendati demikian, Politisi Demokrat ini yakin jika polisi mampu mengungkap dan mengatasi masalah teror tersebut.

"Dan ini membuat suasana teror yang tidak sekadar teror dan saya yakin polisi mampu mengatasi. Dan perlu support," tuturnya.

Pasek menolak anggapan jika peristiwa penembakan polisi terjadi karena sejumlah kasus hukum yang sering kali melibatkan anggota Polri, sehingga membuat masyarakat benci kepada polisi. Menurut dia, masyarakat cinta dengan polisi.

"Kalau saya, hal itu didramatisir, kalau masyarakat tidak percaya itu masyarakat yang dipolitisir. Masyarakat masih tetap cinta polisi. Ini informasi masuk dari masyarakat," terangnya.

merdeka

Didemo santri, Kapolsek suruh kiai bunuh diri pakai petasan

Kapolsek Gandrungmangu AKP S diperiksa oleh Seksi Propam Kepolisian Resor Cilacap. Perwira polisi ini menonjok seorang sopir truk pengangkut pasir. Selain itu dia juga main bentak pada pengurus pesantren sehingga membuat marah para santri.

"Saat ini yang bersangkutan sedang diproses oleh Propam. Apapun yang terjadi, dia tetap salah," kata Kepala Polres Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Wawan Muliawan saat dihubungi wartawan, di Cilacap, Jumat (2/8). Demikian dikutip Antara.

Menurut AKBP Wawan, peristiwa tersebut terjadi ketika seorang sopir truk bernama Basuki mengirim pasir untuk Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kali Jaga, Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap. Pasir tersebut dibongkar di jalan dekat pesantren pada Rabu (31/7), sekitar pukul 23.00 WIB.

Secara kebetulan AKP S yang menjabat Kepala Kepolisian Sektor Gandrungmangu sedang berpatroli dan melintas di tempat itu.

Dia marah ketika mengetahui adanya tumpukan pasir di jalan, sehingga mencaci maki dan memukul Basuki.

Terkait hal itu, Kapolres menyatakan siap bertindak tegas terhadap anak buahnya yang melakukan kesalahan.

Dalam kesempatan terpisah, salah seorang santri, Rio Nurdiyanto mengatakan polisi itu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Basuki yang juga salah seorang pengasuh pesantren. Bahkan AKP S menonjok Basuki beberapa kali.

"Tidak hanya Pak Basuki yang jadi sasaran kemarahan S, santri yang akan memindahkan pasir menggunakan sekop. Dia melarang pakai sekop, dan menyuruh santri itu pakai tangan," katanya.

Menurut dia, aksi kekerasan yang dilakukan AKP S terhadap Basuki akhirnya memancing kemarahan para santri karena pemukulan tersebut dilakukan di depan anak yang masih berusia sekolah dasar. Kemarahan para santri dapat diredam oleh pimpinan pesantren, Kiai Soleh Ali Mahbub.

"Bahkan, Kiai Soleh Ali Mahbub mendatangi Mapolsek Gandrungmangu guna membicarakan permasalahan itu," katanya.

Akan tetapi, kata dia, AKP S justru memaki Kiai Soleh Ali Mahbub dan menyuruhnya bunuh diri dengan bahan petasan yang belum lama ini disita. Menurut dia, para santri semakin marah saat mengetahui Kiai Soleh Ali Mahbub disuruh S untuk bunuh diri.

"Oleh karena itu, keluarga pondok pesantren menggelar rapat tertutup pada Kamis (1/8) siang dan malam seusai Salat Tarawih," katanya.

Menurut dia, salah satu keputusan dalam rapat tertutup tersebut adalah melaporkan tindakan AKP S kepada pihak yang berwenang. Kiai Soleh pada Kamis malam meminta bantuan salah satu kerabat di Jakarta.

"Pak Kiai menelepon keluarga yang punya jabatan di Jakarta. Hingga akhirnya, Kapolres Cilacap dan anggota Provost datang ke sini dini hari tadi," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kiai Soleh memastikan akan membuat laporan resmi atas perlakuan AKP S agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

"Rombongan yang didampingi perangkat desa telah berangkat ke Polres Cilacap pagi tadi sebelum Salat Jumat," katanya.

merdeka

Dapat sembako murah, warga Johar Baru belum tentu pilih Win-HT

Mendapat sembako murah dari pasar yang digelar Partai Hanura dan ormas sayapnya, Perindo, tak lantas membuat warga Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, kepincut. Mereka menyatakan tidak mesti memilih Wiranto - Hary Tanoesoedibjo (Win-HT), capres-cawapres Hanura, jika keduanya lolos menjadi kontestan di Pilpres 2014.

"Soal itu (Pilpres) sih gimana nantinya aja Mas," kata Rohayati (32), warga yang ikut membeli sembako murah di lokasi, Minggu (28/7).

Ditanya mengapa belum tentu memilih Win-HT dalam Pilpres, Rohayati berkelakar, "Habis sembakonya masih bayar sih."

"Harusnya gratis, kita kan orang susah juga, apalagi lagi lagi banjir-banjiran gini," kata Rohayati di tengah banjir 50 sentimeter yang menggenang di lingkungannya.

Berbeda dengan Rohayati, Sobariah (60), warga yang juga mendapat sembako murah, mengatakan akan memilih Win-HT jika keduanya menjadi kontestan Pilpres 2014.

"Iyalah saya akan milih dia, sebagai bentuk terima kasih saya kepada mereka berdua," kata Sobariah yang menilai Win-HT adalah kedua tokoh yang tegas dan berwibawa.

Seperti diberitakan, Partai Hanura dan ormas sayapnya Perindo, menggelar pasar murah sembako di Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pasar murah itu dilaksanakan di tengah banjir yang melanda kawasan di Pasar Gembrong Lama tersebut.

Pantauan merdeka.com, di dalam genangan air itu, para warga yang kurang mampu bertransaksi dengan para kader Hanura dan Perindo. Mobil bak yang mengangkut 500 paket sembako itu juga ikut nyemplung di jalanan yang banjir.

Dalam pasar murah itu, sejumlah kader Hanura dan Perindo memakai kaos putih berkerah merah dengan tulisan WIN-HT, singkatan Wiranto (Ketua Umum) dan Hary Tenoesoedibjo (Ketua Dewan Pertimbangan), yang sudah mendeklarasikan sebagai capres-cawapres 2014.

Sekretaris Perindo, Diflaizal Zen Koto, mengatakan pasar murah ini memang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jika di supermarket paket sembako dijual dengan harga Rp 50.000-60.000, dalam pasar murah ini warga bisa mendapatkan dengan menukar kupon yang dibeli dengan harga Rp 25 ribu.

"Kenapa kami menjual, karena kami mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak mengemis. Ini bentuk kepedulian Pak HT dan Pak Wiranto ," kata Koto di lokasi.

merdeka

Hari pertama, operasional Bandara Kuala Namu kacau

Pesawat Garuda Indonesia GA181 tujuan Jakarta menandai dimulai penerbangan komersial dari Bandara Kuala Namu, Deliserdang, Kamis (25/7). Pesawat yang mengangkut 106 penumpang itu lepas landas sekitar pukul 05.15 WIB.

Penumpang yang akan berangkat dilepas dengan lagu dan tarian Melayu di lorong Gate 5. Kru pesawat juga dikalungi bunga dan diulosi oleh Direktur Utama Angkasa Pura II Tri Sunoko.

Bandara Kuala Namu yang terletak di Deliserdang, Medan, digadang-gadang bakal menjadi salah satu bandara terbaik di dunia. Namun, ada yang membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan malu. 

Pandangan Dahlan tertuju pada pos pengamanan bandara. Hari pertama operasional Bandara Kuala Namu, Dahlan mengaku malu dengan kondisi pos pengamanan bandara yang disiapkan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan bandara.

Protes itu disampaikan Dahlan Iskan kepada Dirut PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko dan Kapolres Deli Serdang AKBP Dicky Patrianegara saat soft operasional di Bandara Kuala Namu. Dahlan malu karena pos pengamanan tersebut hanya terbuat dari triplek atau kayu yang dipakukan pada kayu yang berdiri. Jika tidak ada tulisan "Pos Pengaman Operasional Bandara", mungkin tidak ada yang mengira bahwa pos tersebut adalah pos pengamanan.

Dahlan Iskan mengatakan bentuk bangunan pos pengamanan yang terbuat dari kayu triplek tersebut tidak sesuai dan tidak sebanding kemegahan Bandara Kuala Namu. "Masa bandara secantik ini diwarnai bangunan seperti itu," katanya di Medan.

Selain itu, berdasarkan pantauan merdeka.com, antrean juga terlihat cukup panjang di lokasi check in penerbangan. Calon penumpang menyatakan ada masalah pada sistem konveyor bagasi. Saya sudah antre sekitar 20 menit, kata Nababan, penumpang Lion Air tujuan Jakarta.

Sejumlah kekurangan dari bandara baru ini antara lain ialah pertama, akses jalan utama yang belum rampung. Pun, pada jalur alternatif menuju bandara tersebut yang umumnya masih buruk.

Kedua, penerangan dan rambu penunjuk arah jalan. Ketiga, bandara ini masih dilakukan penyempurnaan fisik.

Pekerjaan yang paling kentara terlihat di stasiun kereta bandara. Pengelasan dan aktivitas pekerjaan paling banyak terlihat di sana. Suara bising dan debu dari pekerjaan itu membuat Bandara Kuala Namu kurang nyaman. Bau debu paling terasa begitu penumpang memasuki sarana pengganti Bandara Polonia ini.

Keempat, kemegahan Bandara Kuala Namu belum disertai dengan fasilitas yang memadai. Masjid dan ruang VVIP belum ada di sana.

Dahlan menuturkan, meski belum sepenuhnya sempurna, pengoperasian Bandara Kuala Namu telah menjawab kekhawatiran banyak pihak terhadap kebijakan operasional hari ini. Banyak yang menduga kondisi Bandara Kuala Namu akan kacau karena pengoperasiannya terkesan dipaksakan. "Ada pula yang meminta pengoperasiannya ditunda. Saya pun tadi malam ikut khawatir," akunya.

Sementara itu, Tri S Sunoko berjanji, pihaknya akan memperbaiki semua kekurangan di bandara pengganti Polonia tersebut. Angkasa Pura II masih punya sekitar 56 hari untuk melakukan perbaikan sebelum diresmikan September mendatang.

merdeka

Gema NKRI Bakar Bendera Aceh

Jakarta - Puluhan pemuda Gerakan Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (GEMA NKRI) membakar bendera Aceh di depan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selasa (23/7/2013).

Aksi pembakaran bendera Aceh tersebut merupakan bentuk protes GEMA NKRI atas pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Kita berharap pemerintah pusat mencabut Qanun Bendera Aceh. Kita mau pemerintah pusat berusaha seseriuas mungkin agar bendera separatis tidak dipakai menjadi lambang Aceh. Bendera Aceh tidak universal. Tidak semua suku Aceh setuju bendera tersebut,” ujar Harlans M Fachra, saat berorasi di depan Kemendagri, Jakarta.

Menurut Harlans, lambang dan bendera yang telah disahkan DPRA bertentangan dengan UU nomor 11 Tahun 2006 jo peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2007 tentang Bendera dan Lambang Daerah.

GEMA NKRI menilai bendera yang digunakan Aceh tersebut adalah bendera separatis yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Akhir-akhir ini Aceh sulit melupakan pikirannya lepas dari NKRI. Apa yang menjadi ideologi bertahun-tahun. Contoh pemerintah Aceh telah keluarkan Qanun dan bendera Aceh dan menggunakan bendera GAM,” tegas dia.

Selain membakar bendera Aceh tersebut, GEMA NKRI juga menampilkan tari Saman yang menandakan penolakan terhadap penggunaan Qanun tersebut

tribunnews

Wartawan Rawan Ngamplop Karena 70% Perusahaan Media Tak Sehat

Fungsi media di dalam menjaga dan mengawal kontrol sosial dan sebagai kontrol kekuasaan dinilai sangat penting. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan peran media dalam konsolidasi demokrasi di Pemilu 2014 mendatang.

Namun demikian, Ketua AJI Indonesia Eko Maryadi mengeluhkan banyaknya perusahaan media yang tidak sehat. Kesejahteraan karyawan di sejumlah perusahaan media dinilai tak diperhatikan dan kurang.

"Hanya 30 persen perusahaan pers yang sehat, artinya 70 persen pada umumnya kesejahteraan terhadap karyawan amat memprihatinkan," ujar Maryadi di Dewan Pers, Jakarta, Selasa (16/7).

AJI menyayangkan banyak bos media yang menggaji wartawan jauh dari standar. Sehingga kesejahteraan wartawan sebagai ujung tombak media jauh dari harapan.

"Ini menjadi masalah yang harus kita perjuangkan. Kesejahteraan wartawan harus diperjuangkan dengan cara yang bermartabat, berorganisasi dan berserikat. Tidak ngamplop sendiri," jelas Maryadi.

Diakui Maryadi, banyak pemilik media baik cetak maupun elektronik yang terjun praktis dalam dunia politik. Tentunya ini amat berpengaruh terhadap fungsi media sebagai kontrol sosial dan kontrol kekuasaan.

"Hindari berita pesanan politik. Banyak memang parpol menguasai media, media dinilai tak independen. Ada yang punya TV, radio, media cetak, online dan lain-lain," terang Maryadi. Dia melanjutkan, "Publik mulai ragu dan curiga apakah media dapat independen dan menjaga fungsinya."

Sedangkan anggota Dewan Pers Muhammad Ridho mengajak partai politik untuk meminimalisir kampanye secara massal di lapangan. Menurut dia, kampanye yang demikian dapat memicu konflik dan nuansa kedamaian jauh dari harapan.

"Ukuran sukses atau tidak suksesnya pemilu adalah damai. Walau ada perbedaan pendapat tapi jika damai itu termasuk sukses. Kalau ada demo, demo yang damai," jelas Ridho.

"Dalam hal ini dewan pers mengajak pemilu digelar secara damai. Kampanye secara massal diajak dialihkan ke media. Diharapkan sedikit mungkin di lapangan," tandasnya.

merdeka