Pengelolaan ekonomi buruk masalah terbesar SBY-Boediono

Pemerintahan SBY-Boediono setelah 4 tahun berjalan mendapat reaksi tidak puas dari masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat itu terekam dalam survei yang dirilis Pol-Tracking Institute.

Hasil survei itu menyebutkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan SBY selama ini mencapai 5,51 persen tidak puas. Sebanyak 40,5 persen puas, dan sisanya 8 persen menjawab tidak tahu.

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, tingkat ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintahan SBY-Boediono tertinggi pada bidang ekonomi, dengan persentase 70,9 persen. Kemudian diikuti secara berturut-turut bidang hukum, keamanan, kesehatan, dan bidang pendidikan. 

"Ketidakpuasan pada bidang ekonomi mencapai 70,9 persen, bidang hukum 57,7 persen, bidang keamanan, 45,8 persen, kesehatan 43,4 persen, dan bidang pendidikan," kata Hanta.

Hal ini disampaikan dalam laporan survei bertajuk 'Evaluasi 4 Tahun SBY Budiono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR' di Morrisey Serviced Apartment & Hotel, Lecture Room, Jalan. KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Bidang ekonomi yang menjadi keluhan masyarakat terhadap pemerintah, menurut Hasta adalah hal yang wajar, karena saat survei dilakukan pada pertengahan September hingga akhir, beberapa harga pangan mengalami kenaikan harga.

"Bulan September itu kan ada kenaikan harga cabe, bawang putih, terus daging, kemudian beberapa bahan pangan yang menghilang di pasaran. Wajar jika publik kecewa dengan tata kelola ekonomi pemerintah," ujar Hasta.

Hasta menjelaskan, survei yang dilakukan lembaganya hanya merekam persepsi publik. Dia menilai, dengan hasil ini, sekiranya pemerintahan SBY-Boediono segera memperbaiki kinerja menjelang satu tahun berakhirnya pemerintahannya.

"Rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menjadi ujian berat bagi SBY-Boediono menjelang Pemilu 2014. Di mana para menteri dari partai politik akan terpecah fokus mengedepankan tugas pemerintahan atau mementingkan kemenangan partai. Ini berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan dalam kementerian. Selain itu, mengutanya dualisme loyalitas dari kalangan menteri yang berasal dari unsur partai akan menjadi ujian berat bagi SBY-Boediono dalam sisa satu tahun kepemimpinannya," ujar Hasta.

Survei Pol-Tracking Instititute dilakukan dengan serempak di 33 provinsi, dengan 2010 sampel dan tingkat kesalahan kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan penarikan sampel mennggunakan multi-stage random sampling. Pengambilan data dengan wawacara tatap muka dengan kuiseoner yang dilakukan pada 13-23 September 2013.(*)

merdeka