SBY Paling Disalahkan soal Kenaikan BBM

JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan kontroversi diberbagai kalangan masyarakat. Aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang diumumkan pada Jumat 21 Juni lalu turut mewarnai keputusan tersebut.

Dalam survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan, sebanyak 79,21 persen publik menolak kebijakan tersebut. Besarnya penolakan publik terhadap rencana kenaikan BBM bukan hanya terjadi pada tahun 2013 ini, tapi juga terjadi pada rencana kenaikan BBM pada tahun sebelumnya yakni 2005, 2008, dan 2012.

"Dari besarnya angka penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM menunjukan bahwa kebijakan ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, ini ironis sekali, di mana kebijakan yang dibuat untuk rakyat justru tidak disertai dengan dukungan rakyat, terlihat otorisasi pemerintah dalam kebijakan ini," ujar Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam konfrensi persnya di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2013).

Menurut Adjie, kendati Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) tidak secara langsung mengumumkan keputusan kenaikan harga BBM, melainkan diumumkan oleh menteri terkait, namun SBY dianggap paling pantas disalahkan atau bertanggung jawab atas dampak kenaikan BBM.

"Sebanyak 44,52 persen publik menyatakan SBY pihak yang paling disalahkan atas kenaikan BBM, dan sebanyak 26, 03 persen publik menyalahkan DPR, kedua pihak ini dianggap sebagai penanggung jawab utama terhadap kebijakan naik turunnya harga BBM," ungkapnya.

Tidak hanya SBY dan DPR, lanjut Adjie, Partai Demokrat juga menjadi imbas dan dituding yang paling disalahkan atas kebijakan tersebut. Mengingat Partai Demokrat merupakan partai yang berkuasa di bangku parlemen dan Ketua Umum Partai Demokrat adalah SBY sendiri.

"Meski semua partai politik minus PKS yang berkoalisi dengan pemerintah mendukung kenaikan harga BBM, namun tumpuan kemarahan publik tetap mengarah pada Partai Demokrat," jelasnya.

Survei yang dilakukan secara acak pada tanggal 18 -20 Juni terhadap 1200 responden dengan Margin Of Error 2,9 persen itu menunjukan hampir semua kalangan rakyat Indonesia menolak kebijakan tersebut. Baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan hingga status ekonomi masyarakat mayoritas menolak.

"Penduduk perempuan dengan pendidikan rendah dan tinggal di pedesaan lebih besar persentase penolakannya. Fenomena ini merupakan hal logis karena sebagian besar perempuan adalah ibu rumah tangga dan penanggung jawab keuangan dalam rumah tangga. Bagi mereka, kenaikan harga BBM akan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka di mana hal tersebut mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," ungkapnya.

okezone.com